BEM DKI Jakarta : Anies – Sandi Tidak Mampu Menjawab Dan Menyerap Segala Tuntutan Yang Dilayangkan Oleh Masyarakat DKI Jakarta

JAKARTA-GemilangNews.Com

Provinsi DKI Jakarta telah memiliki pemimpin daerah yang baru. Anies baswedan dan Sandiga Uno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.Namun sayang dalam menjalankan kepemimpinannya, Ibukota DKI Jakarta disibukan dan dibuat riuh dengan beberapa pernyataan-pernyataan ataupun kebijakan dari Anies-Sandi yang dianggap kontroversi serta sulit diterima oleh akal sehat. Padahal DKI Jakarta adalah Provinsi yang menjadi Ibukota Negara yang memiliki banyak permasalahan diberbagai bidang, yang membutuhkan penangan yang cepat, tepat serta terukur. Tapi sangat disanyangkan yang terjadi malah sebaliknya, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies-Sandi saat ini sangatlah tidak becus dan cenderung menabrak aturan yang telah ada. Hari ini masyarakat jakarta kembali dibuat resah dengan kebijakana yang diambil oleh ANIES dan SANDI. Diantaranya adalah dilakukan pemberhentian (Pemecatan) empat walikota diseluruh DKI Jakarta tanpa melalui aturan hukum yang telah ada. Empat wali kota yang dicopot Anies yakni Tri Kurniadi sebagai wali kota Jakarta Selatan, Bambang Musyawardana dari wali kota Jakarta Timur. Kemudian ada Mangara Pardede lengser dari wali kota Jakarta Pusat. Terakhir Anas Effendi dari wali kota Jakarta Barat. Pemecatan yang dilakukan oleh Anies sangatlah salah karena cara yang dilakukan oleh Anies hanya melalui pesan singkat sambungan telphone (whatsapp).

Cara-cara yang dilakukan oleh seorang Gubernur untuk memberhentikan bawahannya dengan cara yang dilakukan oleh Anies sangatlah tidak tepat karena tidak menunjukan kewibawaan dan kecerdasan seorang Gubernur DKI Jakarta yang dimana seharusnya dapat memimpin Jakarta kearah yang lebih baik. Selain caranya yang tidak etis bahkan sampai sekarang empat walikota yang diberhentikan belum mendapat Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian mereka. Proses ini sangatlah jelas terlihat bahwa Anies tidak becus menjadi seorang gubernur karen proses pemberhentian empat walikota ini menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yakni
Selain itu kepemimpinan Anies dan Sandi sangatlah membuat rakayat semakin menjerit kesakitan dimana dalam waktu kepemimpinan 1 tahun rakyat dibuat menjerit dengan naiknya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang naik sebanyak 100% yang dimana kabar tersebut telah beredar di media sosial. Dalam kurun waktu 1 tahun semua janji kampanye yang diumbarkan kepada masyarakat tidak ada satupun yang terlaksana. Anies dan Sandi memimpin ibukota sesuka hati mereka tanpa memikirkan rakyat jakarta dan selalu saja suka ngeles ketika dicecar pertanyaan yang terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan
Selain itu juga banyak sekali kebijakan yang dikeluarjan oleh Gubernur Anies dan Sandi yang sangat mengecewakan diantara lain dizinkannya jalan raya sebagai tempat berjualan, kontroversi penutupan Alexis, dan banyakn lagi yang lainnya. Dengan ini juga sangat jelas terlihat bahwa kebijakan yang diambil sangatlah keliru di era kepemimpinan Anies-Sandi.
Tentunya ini menjadi penilaian kita bersama dalam menghadapi pemimpin yang inkonsisten. Keluhan-keluhan masyarakat DKI Jakarta yang masih tiada henti-hentinya menunjukkan kepemimpinan Anies-Sandi tidak mampu menjawab dan menyerap segala tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat DKI Jakarta.
Oleh Karena itu kami yang tergabung dalam *Badan Eksekutif Mahasiswa DKI Jakarta (BEM DKI JAKARTA)* menyampaikan tuntutan kepada MENTERI DALAM NEGERI yaitu :

*1. Meminta Kepada Bapak Tjahjo Kumolo Selaku Menteri Dalam Negeri untuk segera menindaklanjuti dari laporan atas tindakan Gubenur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyalahi aturan dalam melakukan Pemberhentian terhadap 4 walikota yang dimana adalah ASN*
*2. Meminta kepada MENDAGRI untuk menekan DPRD DKI Jakarta untuk segera melakukan dan mewujudkan hak interpelasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Anies – Sandi )*
*3. Meminta kepada Mendagri untuk segera memecat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Anies – Sandi ) apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam mengekuarkan segala kebijakan yang diambil*.
Sebagai Mahasiswa yang menjadi mitra kritis pemerintah dan poros tengah penyambung lidah masyarakat untuk memberitakan kebenaran dan sebagai masyarakat yang tidak merasakan ketidakadilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Inilah tuntutan kami, kami mohon untuk ditindak lanjuti sesuai prosedur dan sebagaimana mestinya,
Hidup Mahasiswa…!!!
MERDEKA

JENDLAP
*DONNY.M *